Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) Riant Nugroho mengakui bahwa ide pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sangat keren dan menjadi sebuah kedaulatan rakyat Indonesia.
Untuk itu ia mengimbau PDN tidak asal kelola atau dijaga agar pengelolaanya dipegang oleh Pemerintah.
“PDN ini benar-benar keren loh. PDN ini kedaulatan rakyat Indonesia, harus jadi investasi negara, dan dikelola pemerintah. Jangan sampai dikelola orang lain. Kalau misal dikelola bank swasta asing bisa bocor semua,” jelasnya dalam diskusi di Tech A Look on Location, Jumat, (15/12/2023).
Ia sendiri meyakini kerahasiaan data di PDN ke depan akan benar-benar terjamin jika dipegang oleh Pemerintah. Artinya tidak semua orang akan punya akses secara terbuka.
Oleh sebab itu ia pun menambahkan, setidaknya dalam mengelola PDN pemerintah nantinya minimal memiliki 3 lapisan untuk mengakses data.
“Data 3 layer. pertama yang masyarakat bisa akses, di tengah-tengah semi dan ada batas-batasnya, dan terakhir yang rahasia. bukan berarti semua bebas, nanti ga punya kedaulatan data,” jelasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi institusi terdepan dalam agenda Transformasi Digital Nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN) dengan tujuan mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia.
Pembangunan PDN sejalan dengan Rencana Strategis Kemenkominfo hingga tahun 2024, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional (Digital Economy, Digital Government, dan Digital Society), dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. https://berdasarkanapa.com/