Euro 2024: Jadwal pertandingan, ‘grup neraka’, dan favorit juara

Italia, Euro 2024
Keterangan gambar,Juara bertahan Italia akan berada di Grup B Euro 2024 bersama Spanyol, Kroasia, dan Albania.

Penantian para pecinta sepakbola hampir berakhir. Sebanyak 16 tim sepak bola nasional papan atas Eropa akan mulai berkompetisi di Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 dalam waktu kurang dari 10 hari.

Ketika 16 negara telah terbagi ke dalam empat grup dan jadwal pertandingan telah ditentukan, berikut rincian lengkap untuk Euro 2024.

Kapan turnamen akan dimulai?

Digelar di Jerman, Euro 2024 resmi dimulai pada 14 Juni mendatang di Allianz Arena, kandang Bayern Munich.

Skotlandia akan menjadi tim yang menghadapi tuan rumah pada pertandingan pertama turnamen tersebut.

Akan ada dua hingga empat pertandingan setiap hari di babak grup hingga 26 Juni dan babak 16 besar akan dimulai pada 29 Juni.

Dari empat grup, terdapat dua ‘grup neraka’ yang masing-masing dihuni setidaknya dua tim kuat. Kedua grup itu adalah Grup B dan Grup D.

Grup B berisi Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Sedangkan Grup D berisi Polandia, Belanda, Austria, Prancis.

Anda bisa mengunduh kalender Euro 2024 melalui tautan ini

kalender Euro 2024

Ajang ini akan berakhir pada hari Minggu, 14 Juli di Olympiastadion, Berlin.

Euro 2024 akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan Jerman sejak reunifikasi. PIala Eropa edisi tahun 1988 diadakan di Jerman Barat.

Kapan tiket pertandingan mulai dijual?

Tiket pertandingan awalnya dijual untuk umum dari tanggal 3 hingga 26 Oktober 2023 lalu dan dialokasikan melalui undian.

Fase penjualan utama tiket UEFA EURO 2024 sekarang telah berakhir.

UEFA memperingatkan para penggemar bahwa penjual tiket tidak resmi berupaya mengeksploitasi tingginya permintaan dengan menawarkan tiket palsu di pasar sekunder.

Siapa difavoritkan menjadi juara?

Inggris adalah favorit semua bandar taruhan di Inggris pada saat artikel ini disusun, dengan peluang 3/1.

Prancis di urutan kedua dengan peluang 4/1 dan tuan rumah Jerman di urutan ketiga dengan 5/1.

Georgia, Albania, Slovenia dan Slovakia dianggap sebagai tim dengan kemungkinan juara paling kecil, masing-masing antara 200/1 hingga 900/1.

Bagaimana pembagian grup Euro 2024?

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris

Grup D: Polandia, Belanda, Austria, Prancis

Grup E: Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Grup F: Turki, Georgia, Portugal, Republik Cekohttps://flo.uri.sh/visualisation/18266670/embed?auto=1

Bagaimana cara menonton pertandingan di Indonesia?

Grup MNC memegang hak siar tunggal Euro 2024 di Indonesia. Publik memiliki opsi menyaksikan tayangan pertandingan secara gratis dan berbayar melalui siaran yang mereka sajikan.

Bagaimana performa tim peserta Euro 2024?

Menjelang turnamen, enam tim tidak terkalahkan selama kualifikasi. Mereka adalah Prancis, Inggris, Portugal, Belgia, Romania, dan Hungaria.

Portugal adalah satu-satunya tim yang memenangkan setiap pertandingan. Mereka mengakhiri kualifikasi dengan mencetak 36 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Spanyol dan Skotlandia hanya kalah satu kali, sedangkan Turki dan Austria juga lolos dengan rekor tak kalah impresif.

Meskipun Portugal memenangkan setiap pertandingan kualifikasi, mereka tidak memiliki pencetak gol terbanyak dalam fase kualifikasi.

Pencetak gol terbanyak adalah penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, yang mencetak 14 gol dalam delapan pertandingan untuk Belgia.

Stadion mana saja yang akan menggelar laga?

Allianz Arena dan Olympiastadion akan terlihat sepanjang turnamen. Total ada 10 kota tuan rumah, termasuk Cologne dan Dortmund.

Signal Iduna Park, kandang klub Borussia Dortmund, akan menjadi tuan rumah pertandingan di Grup B, D dan F, sekaligus terpilih sebagai salah satu venue babak 16 besar dan semifinal.

Berikut daftar lengkap tempat penyelenggaraan turnamen tersebut:

  • Berlin: Olympiastadion (70.000 tempat duduk)
  • Cologne: Cologne Stadium (47.000)
  • Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)
  • Dusseldorf: Dusseldorf Arena (47.000)
  • Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)
  • Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)
  • Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000)
  • Leipzig: Leipzig Stadium (42.000)
  • Munich: Munich Football Arena (67.000)
  • Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000)

Siapa pesepakbola populer yang tak akan berlaga di Euro 2024?

Penyerang Manchester City, Erling Haaland, dan gelandang Arsenal, Martin Odegaard, tidak akan ambil bagian dalam kompetisi ini karena Norwegia gagal lolos.

Di grup kualifikasi yang sama dengan Spanyol dan Skotlandia, mereka tidak mengumpulkan cukup poin untuk mendapatkan tempat otomatis dan juga tidak bisa lolos melalui babak play-off.

Swedia adalah negara penting lainnya yang tidak akan ambil bagian di Jerman, karena gagal lolos untuk pertama kalinya sejak tahun 1996.

https://epicdigitalvault.com/
https://houarapress.com/kophunkhap/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://white-wolf-427444.hostingersite.com/wp-content/site/thikongkia/

Hamas seeks ‘complete halt’ to war in Gaza proposal response

Getty Images A boy walks through rubble in Gaza

Hamas says it has submitted its response to a US-backed plan for a ceasefire in Gaza, with a senior group official telling the BBC that it still requires an Israeli commitment to a permanent ceasefire.

In a statement, the group, and its Palestinian Islamic Jihad (PIJ) allies, expressed “readiness to positively” reach a deal.

The proposed ceasefire plan – which was endorsed by the UN security council on Monday night – calls for a six-week ceasefire that would eventually become permanent.

Qatar and Egypt – who, along with the US, have mediated negotiations between Israel and Hamas – confirmed that the Palestinian group had submitted its reply.

In its statement on Tuesday evening, Hamas called for a “complete halt” to fighting in Gaza.

“The response prioritises the interests of our Palestinian people and emphasises the necessity of a complete halt to the ongoing aggression on Gaza,” Hamas and the PIJ said.

The groups added that they were ready “to engage positively to reach an agreement that ends this war”.

White House national security spokesperson John Kirby said it was “helpful” that Hamas had submitted a response and that US officials were “evaluating” the group’s requests.

Earlier on Tuesday US Secretary of State Antony Blinken said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had “reaffirmed his commitment” to the Gaza ceasefire plan and the world was waiting for the Hamas response.

The proposal set out by President Biden last month involves an initial six-week ceasefire, with Hamas releasing some hostages in exchange for Israel releasing an undefined number of Palestinian prisoners.

A second phase would see the remaining hostages released by Hamas and a total withdrawal of Israeli forces from Gaza as part of a “permanent” ceasefire, but the latter would still be subject to negotiations.

The actual Israeli proposal – reportedly lengthier than the summary presented by Mr Biden – has not been made public and it is unclear whether it varies from what the president conveyed in his statement on 31 May. It was presented to Hamas days prior to Mr Biden’s speech.

Mr Netanyahu has acknowledged his war cabinet has authorised the plan but has not voiced unequivocally support for it. Far right members of his cabinet have threatened to quit his coalition and trigger its collapse if the deal goes forward, seeing it as surrender to Hamas.

As Mr Blinken met Israeli officials in Tel Aviv on Tuesday, protesters outside his hotel held American flags calling for an agreement. Many held pictures of hostages and chanted: “SOS, USA”, and “we trust you, Blinken, seal a deal”.

Vicki Cohen, the mother of Nimrod Cohen, 19, an Israeli soldier who was kidnapped by Hamas on 7 October, held a banner showing his picture.

She told the BBC: “We come here to ask Blinken and the USA government to help us, to save us from our government. Our prime minister doesn’t want to bring our loved ones back, we need their help to pressure our government.”

He then travelled to the Dead Sea for a conference of Arab leaders calling for greater aid access into Gaza, where he said Israel “can do more”. He also announced $404 million in new aid for Palestinians, urging other countries to also “step up” assistance.

The war began after Hamas attacked Israel on 7 October, killing about 1,200 people and taking 251 others back to Gaza as hostages. The Hamas-run health ministry in Gaza says more than 37,000 people have been killed in the Israeli offensive since then.

https://103.176.79.210/
https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/
https://epal-shop.com/
https://boglechandler.com/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/
https://103.117.56.197/
https://duocphamhungloi.com.vn/wp-content/site/thikongkia/
https://gaiartist.com/wp-content/site/thikongkia/
https://dishub.sitarokab.go.id/thikongkia/
https://doveruniversity.com/thikongkia/

https://situsgacor-klick.tumblr.com/
https://pragmaticplay-klik.tumblr.com/
https://pgsoft-klik.tumblr.com/
https://microgaming-klik.tumblr.com/
https://joker123-klik.tumblr.com/
https://pay4d-klik.tumblr.com/
https://idnslot-klik.tumblr.com/
https://slot88-klik.tumblr.com/
https://dewaslot88-klik.tumblr.com/
https://huat138-klik.tumblr.com/

The impact of recognising a Palestinian state

Reuters A Palestinian girl carries cans to collect water in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, on 22 May
Many countries say they will only recognise a Palestinian state as part of a long-term political solution

As fighting and suffering continues in Gaza, and violence grows in the West Bank, prospects of the Palestinian people gaining their own state might seem further away than ever.

The decision by several European countries to formally recognise the existence of a Palestinian state will not overcome the reality that such ambition still faces huge obstacles.

But the declarations by Ireland, Spain and Norway will put pressure on other countries in Europe – including the UK, France and Germany – to follow them in supporting Palestinian self-determination.

“This is extremely significant,” one Arab diplomat said. “It reflects European frustration with the Israeli government’s refusal to listen.

“And it puts pressure on the EU to follow suit.”

But Israeli ministers insist this will encourage Hamas and reward terrorism, further reducing the chances of a negotiated settlement.

Most countries – about 139 in all – formally recognise a Palestinian state.

On May 10, 143 out of 193 members of the United Nations’ general assembly voted in favour of a Palestinian bid for full UN membership, something that is only open to states.

Palestine currently has a kind of enhanced observer status at the UN, which gives them a seat but not a vote in the assembly.

It is also recognised by various international organisations including the Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation.

A minority of European countries already recognise a Palestinian state. They comprise Hungary, Poland, Romania, the Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria which adopted the position 1988; and others including Sweden, Cyprus and Malta.

But many European nations – and the United States – say they will recognise a Palestinian state only as part of a long-term political solution to the conflict in the Middle East.

This is often referred to as the ‘two-state solution’ where both Israelis and Palestinians agree to have their own states with their own borders.

European countries and the US differ over when they should recognise a Palestinian state.

Ireland, Spain and Norway say they are doing so now to kick-start a political process. They argue there will be a sustained solution to the current crisis only if both sides can aim at some kind of political horizon.

These countries are also responding to domestic political pressures to show more support for Palestinians.

In the past, the position of many Western countries was that Palestinian statehood should be a prize for a final peace agreement.

But Lord Cameron, the UK Foreign Secretary, and some other European countries have in recent months shifted their positions, saying the recognition of Palestinian statehood could come earlier, to help drive momentum towards a political settlement.

In February, President Macron of France said: “The recognition of a Palestinian state is not a taboo for France.”

And earlier this month, France supported Palestinian membership of the UN in the general assembly vote.

The US has privately discussed this issue with European allies but is more cautious and wants a clearer sense of what the policy would mean in practice.

So the key debate behind the scenes is about when these holdout countries should recognise a Palestinian state: when formal peace talks begin between Israelis and Palestinians, when Israel and Saudi Arabia normalise diplomatic relations, when Israel fails to undertake certain actions, or when the Palestinians take certain actions.

In other words, they want recognition of the state of Palestine to be a big moment designed to achieve a diplomatic outcome.

“It is a big card that Western countries have to play,” one Western official said. “We don’t want to throw it away.”

The problem is that recognising a Palestinian state is largely a symbolic gesture if it does not also address the vital concomitant questions.

What should the borders be? Where should the capital be located? What should both sides do first to make it happen?

These are difficult questions that have not been agreed – or even answered – satisfactorily for decades.

As of today, a few more countries in Europe now believe there should be a Palestinian state.

Supporters will cheer the move, opponents will decry it.

The grim reality for Palestinians on the ground is unlikely to change.

https://103.176.79.210/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://103.54.170.14/
https://qilindo.com/
https://seowords.org/
https://ligueprofoot.com/
https://journalhcnouest.com/
https://gibson-girls.com/

Domestic tourism soars in China but foreigners stay away

BBC/KATHERINA TSE A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing
A popular thing to do in Wuzhen is pose for photos dressed in traditional hanfu clothing

With the Chinese economy facing massive challenges, there have been concerns over its growth potential, at least in the immediate future.

Yet a key exception is emerging in the form of domestic tourism.

Last week’s five-day public holiday to mark labour day saw 295 million trips made within China, according to figures from the Ministry of Culture and Tourism. This was 28% higher than pre-pandemic figures recorded in 2019.

The Transport Ministry’s figures are also staggering: 92 million rail trips; almost 10 million air trips and 1.25 billion highway journeys.

However, this comes as international arrivals continue to lag, with foreigners currently entering China at barely 30% of 2019 levels. Why the disparity?

The beautiful historical river town of Wuzhen, a short drive from Shanghai, is considered one of China’s top visitor sites for travellers of all types. When we arrive the little pathways and old bridges which cross narrow waterways are filled with visitors.

A popular thing to do in Wuzhen is to pose for photos dressed in traditional hanfu clothing – as if you have really been transported back hundreds of years.

Two women in their 20s, friends since high school, are visiting from Jilin Province in the north east. After arriving, they spend an hour getting their hair done in an elaborate imperial-era style – and they are full of praise for Wuzhen’s classical beauty.

We ask if, following the post-Covid opening up, many of their family and other friends have been travelling much? “Of course, after the pandemic, we’re all visiting other places.”

Nearby a local man who is selling ice-creams also says tourist numbers are “not that bad lately”.

As good as before Covid? “Almost the same,” he replies.

Shopkeeper Wang Ying, who sells traditional snacks, echoes this sentiment with a big smile on her face. “Business is going well, and it’ll only get better.”

BBC/KATHERINA TSE Wuzhen is considered one of China's top visitor sites
Wuzhen is considered one of China’s top visitor sites

All this will be seen as good news for the Chinese government. It’s been saying that a push on domestic consumption can counter the significant faltering portions of the economy.

Major players in the once-mighty property sector are struggling to stay afloat, local government debt continues to rise, and persistent youth unemployment has left highly qualified university graduates uncertain of their future.

Amid all these challenges, the Communist Party has set a target of “around 5%” GDP growth for this year. Apart from the fact that analysts have long questioned the veracity of the country’s official growth figures, economists are also asking how such a target can be reached, in any genuine sense, in 2024 without significant extra stimulus.

One lifeline could be a more buoyant travel scene which could bring broader business opportunities and greater service industry employment.

Schubert Lou, chief operating officer at travel agency Trip.com, told the BBC: “We’ve seen very strong domestic travel demand with search volumes in hotels up 67% compared to last year, and flight volumes up 80%.”

Tourism industry consultant Peng Han from Travel Daily is following the investment trail to see how the business community really views the possibilities in the sector.

“With famous international hotel brands – like Intercontinental, Marriott and Hilton – you just have to look at their growth in China in 2023,” he says. “Then check the performance goals for these large hotel groups in 2024 which have also been set relatively high. This shows that they are very optimistic about the growth potential of the Chinese market.”

But, while the volume of local travellers might be up, Mr Peng does point to the problem of per capita consumption which remains persistently low.

He says general uncertainty about the Chinese economy is putting more emphasis on saving, so people are looking for good value options. They are going on holidays and paying for things but doing so much more frugally.

This is where an increase in big-spending foreigners could help. But they are simply not travelling to China in the numbers they used to.

In 2019, nearly 98 million international visitors came to the country. Last year it was only 35 million – including business trips, students and the like. Mr Lou describes the domestic versus international market as “uneven”.

For many in the tourism industry here specialising in services for foreign travellers, “uneven” would be an understatement. Three years of harsh Covid prevention measures drove down arrivals from other countries, but that alone can’t account for the current situation.

Huang Songshan, the head of the Centre for Tourism Research in the School of Business and Law at Australia’s Edith Cowan University, blames this weakness in part to “the shifting geopolitical landscape globally”.

Getty Images Chinese performer
China’s culture and heritage has traditionally been a big draw for tourists

In the peer-reviewed East Asia Forum, he pointed to a 2023 survey carried out by the Pew Research Centre, writing that, “Most individuals in Western nations hold unfavourable views towards China. The Chinese government’s tightening grip on societal regulations could potentially cause discomfort for foreign travellers in China.”

Official travel advice from some governments echo this sentiment, at times quite harshly.

Washington warns potential travellers to “reconsider travel to Mainland China due to the arbitrary enforcement of local laws, including in relation to exit bans, and the risk of wrongful detentions”.

Australia advises “a high degree of caution” warning that “Australians may be at risk of arbitrary detention or harsh enforcement of local laws, including broadly defined National Security Laws”.

The political environment has also taken a toll on flight availability and price. This is especially the case with connections to and from North America. Last month’s 332 scheduled round trips between China and the US contrasts with 1,506 in April 2019.

As a result, finding a seat on a direct flight can be extremely difficult and those that are available are very expensive.

President Xi Jinping made a speech at a dinner on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation conference in San Francisco last November addressing this point. “Today, President Biden and I reached important consensus,” he told the crowd.

“Our two countries will roll out more measures to facilitate travels and promote people-to-people exchanges, including increasing direct passenger flights, holding a high-level dialogue on tourism, and streamlining visa application procedures. We hope that our two peoples will make more visits, contacts and exchanges and write new stories of friendship in the new era.”

Washington has since increased the number of Chinese airline flights permitted to land – but only from 35 per week to 50. It is still well short of the 150 weekly trips pre-Covid.

The Biden administration is coming under pressure from unions and US airlines to not increase this any further because, they argue, Chinese airlines have an unfair advantage over them as they have state support; don’t face the same onerous Chinese regulations; and, crucially, can fly over Russian airspace, making trips shorter and cheaper.

A letter to the US government from the Chair of the House Committee on China, Mike Gallagher, and the committee’s top Democrat representative, Raja Krishnamoorthi, reads: “Should the US-China passenger carrier market expand without the US government addressing these significant issues, US aviation workers, travellers and airlines will pay a hefty price tag.”

Mr Lou says the frequency of international flight connections is definitely having an impact.

“What we are seeing right now, based on civil aviation data, is that inbound flight capacity won’t get back to even 80% of 2019 [levels] by the end of 2024.”

Then there are other potential turnoffs for those considering travelling in China, like the country’s state-of-the-art phone app payment and booking systems which work very smoothly for Chinese citizens and residents, but which can be an enormous headache if you have just arrived.

There are certain sites, transport options, and purchases which can only be accessed via Chinese electronic apps which are, at times, only available in Chinese.

Professor Chen Yong at Switzerland’s EHL Hospitality Business School is an authority on the economics of tourism in China. He thinks that hurdles relating to payment and booking apps can pose a real problem.

“Technologies such as social network websites, online maps, payment apps, among others, which foreigners have long been accustomed to using, are either unavailable or inaccessible when they travel to China,” he says.

“On the other hand, there are Chinese alternatives to these technologies that remain inaccessible to foreigners due to language barriers and differences in user habits. We need to bridge this divide because it affects the tourist industry badly.”

Back in Wuzhen, the presence of international travellers is much smaller than in years gone by, but there are still a few foreign faces in the crowd.

An Italian couple says the process of linking up to and using China’s payment apps was a challenge but that it was not insurmountable, though they add, with a laugh, that it is “much, much, much easier” if you have a Chinese friend to help you.

BBC/KATHERINA TSE Woman and child pose for selfies
Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are trying to turn this around

Eliseo, from California, says he has had problems making payments to small vendors who don’t accept credit cards and really no longer deal with cash. Another hurdle for him has been his bank at home which has blocked some payments, flagging them as potentially fraudulent coming from China.

Chinese officials have acknowledged that the foreign traveller numbers have been low but they are now trying to turn this around.

One way they’re attempting to attract more foreign visitors is by increasing the number of countries whose citizens don’t need a visa to enter. Trip.com says this resulted in an almost immediate increase in passenger arrivals from Southeast Asia.

In 23 Chinese cities, transit passengers from more than 50 countries are also able to stay for a few days visa free if they have an onward ticket. In Shanghai, hotels above a three-star level have been told that they should prepare to deal with international credit cards and an initial batch of 50 taxis have also started accepting them.

However, Professor Chen says “it would be too optimistic to envision a long-term growth in China’s inbound tourism”.

“The key is to establish a culture that puts service providers in the shoes of foreign tourists. They should imagine themselves being a foreigner who can’t speak or read Chinese and who doesn’t have a Chinese mobile number, payments apps and so on.”

He says that the culture around this can’t be changed overnight.

Yet, in places like Wuzhen – where the local travellers have already returned – the tourism companies are hoping that incredible sites like theirs will eventually be too much for foreigners to resist as well.

https://103.217.144.239/
https://103.76.120.192/
https://103.179.57.192/
https://188.116.22.62/
https://37.1.219.176/
https://terushuat.site/
https://shippingstore.site/
https://www.bajubagushuat.shop/
https://lasthuat.site/
https://megalux138pasti.art/
https://kadal.fun/
https://kadal.space/
https://huat-138.xyz/
https://heylink.me/huat138/
https://amphuat.site/
https://huat138bisa.store/
https://kakekdisko.boats/
https://nagamerah.sbs/
https://nagaemas.skin/
https://lebarkan.cyou/
https://huatkoi.shop/

UN rights chief ‘horrified’ by mass grave reports at Gaza hospitals

Reuters Palestinian civil defence workers dig mounds of earth in the grounds of Nasser hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip (21 April 2024)ReutersPalestinian workers are exhuming bodies at Nasser hospital with shovels because they have no heavy machinery

The UN’s human rights chief has said he is “horrified” by the destruction of Gaza’s Nasser and al-Shifa hospitals and the reports of “mass graves” being found at the sites after Israeli raids.

Volker Türk called for independent investigations into the deaths.

Palestinian officials said they had exhumed the bodies of almost 300 people at Nasser. It is not clear how they died or when they were buried.

Israel’s military said claims that it buried bodies there were “baseless”.

But it did say that during a two-week operation at the hospital in the city of Khan Younis in February, troops “examined” bodies buried by Palestinians “in places where intelligence indicated the possible presence of hostages”.

Ten hostages who have now been released have said that they were held at Nasser hospital for long periods during their captivity.

Prior to the Israeli operation at Nasser, staff there had said they were being forced to bury bodies in the hospital’s courtyard because nearby fighting prevented access to cemeteries. There were similar reports from al-Shifa before the first Israeli raid on the hospital took place in November.

The Israeli military has said it has raided a number of hospitals in Gaza during the war because Hamas fighters have been operating inside them – a claim Hamas and medical officials have denied.

The war began when Hamas gunmen carried out an unprecedented cross-border attack on southern Israel on 7 October, killing about 1,200 people – mostly civilians – and taking 253 others back to Gaza as hostages.

More than 34,180 people – most of them children and women – have been killed in Gaza since then, the territory’s Hamas-run health ministry says.

A spokeswoman for the UN Human Rights Office said it was currently working on corroborating reports from Palestinian officials that 283 bodies had been found in Nasser hospital’s grounds, including 42 which had been identified.

“Victims had reportedly been buried deep in the ground and covered with waste,” Ravina Shamdasani told reporters in Geneva.

“Among the deceased were allegedly older people, women and wounded, while others… were found with their hands tied and stripped of their clothes.”

Mr Türk called for independent, effective and transparent investigations into the deaths, adding: “Given the prevailing climate of impunity, this should include international investigators.”

“Hospitals are entitled to very special protection under international humanitarian law. And the intentional killing of civilians, detainees, and others who are hors de combat [not participating in hostilities] is a war crime.”

On Monday, a spokesman for the Hamas-run Civil Defense force told BBC Arabic’s Gaza Today programme that it had received reports from local Palestinians that the bodies of a “large number” of people who had been killed during the war and buried in a makeshift cemetery in the hospital’s courtyard were moved to another location during the Israeli raid.

“After research and investigation, we learned that the occupation [Israeli] army had established a mass grave, pulled out the bodies that were in Nasser hospital, and buried them in this mass grave,” Mahmoud Basal said.

Gaza Today also spoke to a man who said he was searching there for the bodies of two male relatives which he alleged had been taken by Israeli troops during Israel’s recently concluded offensive in Khan Younis.

“After I had buried them in an apartment, the [Israelis] came and moved their bodies,” he said. “Every day we search for their bodies, but we fail to find them.”

Hamas has alleged that the bodies include people “executed in cold blood” by Israeli forces, without providing evidence.

Contains some violence and disturbing scenes.BBC Verify authenticates video from key moments in the story of Nasser Medical Complex in Gaza

The Israel Defense Forces (IDF) said in a statement on Tuesday: “The claim that the IDF buried Palestinian bodies is baseless and unfounded.”

“During the IDF’s operation in the area of Nasser Hospital, in accordance to the effort to locate hostages and missing persons, corpses buried by Palestinians in the area of Nasser hospital were examined.

“The examination was conducted in a careful manner and exclusively in places where intelligence indicated the possible presence of hostages. The examination was carried out respectfully while maintaining the dignity of the deceased. Bodies examined, which did not belong to Israeli hostages, were returned to their place.”

The IDF said that its forces had detained “about 200 terrorists who were in the hospital” during the raid, and that they found ammunition as well as unused medicines intended for Israeli hostages.

It also insisted that the raid was carried out “in a targeted manner and without harming the hospital, the patients and the medical staff”.

However, three medical staff told the BBC last month that they were humiliated, beaten, doused with cold water, and forced to kneel for hours after being detained during the raid.

Medics who remained at Nasser after the Israeli takeover said they were unable to care for patients and that 13 died because of conditions there, including a lack of water, electricity and other supplies.

Reuters Palestinian officials tape off the courtyard of al-Shifa hospital in Gaza City as workers search for human remains (8 April 2024)ReutersThe UN Human Rights Office said it had received reports that 30 bodies were buried in the courtyard of al-Shifa hospital

On 1 April, Israeli troops withdrew from al-Shifa hospital, which is in Gaza City, following what the IDF said was another “precise” operation carried out in response to intelligence that Hamas had regrouped there.

The IDF said at the time that 200 “terrorists” were killed in and around the hospital during the two-week raid. More than 500 others were detained, and weapons and intelligence were found “throughout the hospital”, it added.

After a mission gained access to the facility five days later, the World Health Organization (WHO) said al-Shifa was “now an empty shell”, with most of the buildings extensively damaged or destroyed, and the majority of equipment unusable or reduced to ashes.

It also said that “numerous shallow graves” had been dug just outside the emergency department, and the administrative and surgical buildings, and that “many dead bodies were partially buried with their limbs visible”.

The IDF also said it had avoided harm to patients at al-Shifa. But the WHO cited the acting hospital director as saying patients were held in abysmal conditions during the siege, and that at least 20 patients reportedly died due to a lack of access to care and limited movement authorised for medics.

Spokeswoman Ms Shamdasani said reports seen by the UN human rights office suggested that a total of 30 bodies were buried in the two graves and that 12 of them had been identified so far.

Gaza’s civil defence spokesman told CNN on 9 April that 381 bodies had been recovered from the vicinity of al-Shifa, but that the figure did not include people buried in the hospital’s grounds.

The UN human rights chief also deplored as “beyond warfare” a series of Israeli strikes on the southern city of Rafah in the past few days, which he said had killed mostly women and children.

The strikes included one on Saturday night, after which a premature baby was delivered from the womb of her pregnant mother, who was killed along with her husband and other daughter.

Mr Türk also again warned against a full-scale Israeli ground assault on Rafah, where 1.5 million displaced civilians are sheltering, saying it would lead to further breaches of international humanitarian law and human rights law.

https://shippingstore.site/
https://epal-shop.com/
https://totallycebu.com/
https://103.76.120.192/
https://www.thailandpostmart.com/

IPW bantah ‘tudingan politisasi’ atas laporan kasus dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo, KPK didesak independen

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan TPN Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/02)
Keterangan gambar,Ganjar Pranowo, salah satu calon presiden dalam Pilpres 2024, dilaporkan ke KPK terkait dugaan gratifikasi.

Pelapor dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo ke KPK membantah bahwa laporannya memiliki motif politik, sementara pakar anti-korupsi menekankan pentingnya KPK mempertahankan independensi dalam menangani kasus tersebut.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima gratifikasi atau suap pada Selasa (05/02).

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Chico Hakim, menuding laporan itu bermuatan politik, karena baru muncul setelah wacana pengguliran hak angket disuarakan secara terang-terangan oleh Ganjar.

Ia juga menyinggung posisi Sugeng yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bogor.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan apa yang dia sebut sebagai “aksi saling jegal para politisi” dalam pelaporan kasus korupsi adalah “hal yang wajar”.

Namun dia menekankan motif politik itu tidak boleh mempengaruhi independensi lembaga anti-rasuah dalam menangani kasus tersebut.

Apalagi, KPK kerap dianggap tak objektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan politisi, sehingga masyarakat sering mempertanyakan independensi KPK.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa KPK tidak pernah memandang unsur politik terkait laporan yang mereka terima. Ia juga membantah ada pendahuluan laporan yang dilayangkan Sugeng terhadap Ganjar Pranowo.

“Kacamata kami sama dengan laporan lainnya, akan dianalisis dari sisi hukum semata,” ungkapnya.

Apa kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Ganjar Pranowo?

Selain Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno, atas kasus yang sama. Gratifikasi itu, kata Sugeng, memiliki nilai total yang diduga mencapai hingga Rp100 miliar.

“IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Sutanto, kepada awak media.

Sugeng mengatakan bahwa ia menduga Ganjar Pranowo menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng.

Cashback tersebut diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi dan dialokasikan kepada tiga pihak dalam kurun waktu 2014-2023.

Pembagiannya dirincikan menjadi 5% bagi operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah dan 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo alias GP.

“Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Kalau dijumlahkan semua, mungkin lebih dari Rp100 miliar untuk yang 5,5 persen tuh. Karena itu tidak dilaporkan, ini bisa diduga tindak pidana,” kata Sugeng.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menjawab pertanyaan awak media
Keterangan gambar,Ketua Indonesia Police Watch (IPW) sekaligus Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno atas dugaan gratifikasi.

Menanggapi laporan tersebut, Ganjar Pranowo membantah tuduhan bahwa dirinya menerima gratifikasi seperti yang disebut oleh IPW.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” kata Ganjar, seperti dikutip oleh detik.com pada Rabu (06/03).

Menurut penjelasan yang tertera dalam UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 12B, gratifikasi diartikan sebagai pemberian yang meliput uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya merupakan tindak pidana.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa laporan dari IPW tersebut sudah diterima oleh KPK. Ia mengatakan KPK akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data yang terdapat dalam laporan tersebut.

“KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan.

“Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ali kepada BBC News Indonesia.

Apakah laporan IPW bemuatan politik?

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengatakan bahwa pihaknya curiga bahwa laporan yang diajukan oleh Sugeng Teguh Santoso memiliki motif politik. Sebab, waktu pengajuan yang ditentukan oleh IPW beriringan dengan wacana hak angket.

“Pak Ganjar adalah orang yang begitu vokal dan pertama kali menyuarakan wacana pengguliran hak angket,” ungkap Chico kepada BBC News Indonesia.

“Yang kedua, kita melihat dari latar belakang pelapor, yaitu Pak Sugeng yang ternyata juga adalah anggota dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI,“ ujarnya kemudian.

ia juga mempertanyakan mengapa laporan dugaan gratifikasi yang ditemukan oleh IPW 10 bulan yang lalu baru diberikan kepada KPK saat hak angket sedang ramai diperbincangkan.

“Tentunya momentum sekarang ini masih dalam tahapan pemilu dan seperti kita ketahui, Pak Ganjar adalah salah satu calon presiden yang sedang berkontestasi. Dan tahapan pemilu ini belum selesai, masih dalam penghitungan suara,“ katanya.

Sugeng Teguh Santoso dari IPW membantah tudingan motif politik yang ditujukan padanya, seraya menegaskan bahwa IPW tidak pernah mengomentari atau memihak pada kelompok politik tertentu.

Ia beralasan, sebelumnya, IPW telah membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya, seperti dugaan perkara suap eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, dan pemeriksaan terhadap mantan ketua KPK, Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“IPW tidak pernah mengomentari, berpendapat, berpihak atas aksi-aksi politik partai-partai. Jadi, kami tidak ada urusannya dengan hak angket,“ kata Sugeng kepada BBC News Indonesia pada Kamis (07/03).

Sugeng mengaku tudingan politisasi itu “sah dan halal“ karena posisinya sebagai Ketua IPW sekaligus Ketua DPP PSI Bogor. Namun, ia menegaskan bahwa statusnya sebagai anggota PSI tidak memengaruhi keputusannya untuk melaporkan Ganjar Pranowo atas dugaan gratifikasi.

“Waktu itu saudara Ganjar sedang dalam proses tahap pencalonan sebagai capres. Kami tidak mau menganggu, menghalangi hak politik. Justru kalau kami laporkan waktu itu, kalau disebut politis, tidak bisa dibantah oleh kami. Kami menunggu,” dalih Sugeng.

Apa kata pengamat anti-korupsi dan KPK?

Pakar anti-korupsi dari PUKAT-UGM, Zaenur Rohman, mengatakan bahwa sah-sah saja jika masyarakat memandang laporan yang dilakukan Sugeng Teguh Santoso sebagai tindakan yang bermuatan politik.

“Itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Misalnya aktor-aktor politik itu saling berkompetisi dan kemudian mereka saling lapor, itu suatu hal yang merupakan sebuah keniscayaan dalam politik.

Menurut Zaenur, yang terpenting adalah kuat atau tidaknya barang bukti yang diberikan dalam pelaporan kasus tersebut.

“Orang bisa punya motif apapun ketika melaporkan sebuah dugaan tindak pidana. Tetapi apakah ada alat bukti yang dimiliki oleh pelapor atau tidak. Pelapor menurut saya sah-sah saja ketika misalnya punya motif politik,“ jelas Zaenur.

Namun, hal yang paling penting, menurut Zaenur, adalah lembaga penegak hukum yang harus bersikap independen dan obyektif dalam memproses kasus tersebut, dalam hal ini KPK.

“Selama bukan aparat dan institusi penegak hukum yang bermain politik. Maka muatan politik dalam sebuah laporan dugaan tindak pidana itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan,“ ujarnya.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/2).
Keterangan gambar,Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (tengah) menyampaikan KPK tidak pernah memandang unsur politik dalam menindak laporan yang masuk.

Zaenur menilai bahwa KPK dianggap bermasalah dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan politisi. Oleh karena itu, masyarakat sering mempertanyakan independensi KPK.

“Masalahnya publik mulai mempertanyakan independensi KPK setelah KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif setelah revisi undang-undang KPK,“ katanya.

Ketika ditanya apakah ada jaminan yang memastikan bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti-rasuah tanpa campur tangan politik, Zaenur mengatakan hal tersebut tidak ada.

Oleh karena itu, pengawasan oleh masyarakat sekaligus Dewan Pengawas menjadi krusial agar KPK berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa tidak ada prioritas penyelesaian bagi laporan yang dilayangkan IPW dan akan diperlakukan sama dengan laporan-laporan lainnya yang diterima KPK dari masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sejak KPK ada sampai hari ini telah memiliki mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat. Jadi tentu kami tidak pernah memandang dari sisi politik maupun latar belakang sosial lainnya,“ ungkap Ali. https://kasikan12.com/

Lancashire chocolate factory goes into business with royalty

His Royal Majesty Oba Dokun Thompson Gureje IV and Queen Angelique-Monet of Eti-Oni
Image caption,His Royal Majesty Oba Dokun Thompson Gureje IV and Queen Angelique-Monet of Eti-Oni travelled from Nigeria

A Lancashire chocolate factory has gone into business with an African king and queen.

Beech’s Chocolates, in Preston, is making a new range with cocoa beans from Eti-Oni province in Nigeria.

The money made from the bars will go back into the province, which is home to Nigeria’s oldest cocoa plantation.

His Royal Majesty Oba Dokun Thompson Gureje IV and Queen Angelique-Monet visited Preston to launch the bars.

King Oba said his great-grandfather started the plantation in 1896.

“When we start seeing the proceeds from the chocolate, we know that we are on to something that will transform our community,” he said.

The Eti-Oni plantation
Image caption,The first cocoa trees were planted by Gureje I, the great great grandfather of the present king

Over 90% of Eti-Oni’s people are cocoa farmers, working in an industry worth $130bn (£102bn) a year.

But the growers in Eti-Oni only receive a Fair Trade allowance on top of the price they sell the beans at.

The Whiting family, which owns Beech’s Confectionery Group, funded the start-up and development of the Gureje IV brand.

It is wholly-owned by the people of Eti-Oni, and all international sales of the bars will go into chocolate processing equipment and cocoa farming infrastructure there.

The Gureje IV brand
Image caption,The Gureje IV brand is wholly owned by the people of the province of Eti-Oni

Beech’s chairman Andrew Whiting said he first met King Oba at a chocolate convention in 2018.

He said the king had given a “very moving speech about the fact that they’d been growing cocoa beans for many years” and the idea of the chocolate range sprang from a conversation they had later.

“We had this idea that if we could produce a chocolate bar sold in the western markets, all the proceeds could go towards making the processing plant a reality,” he added.

Queen Angelique-Monet said launching the new chocolate is “going to be really exciting”.

“We’re creating a new culture at Eti-Oni,” she said. https://kasikan12.com/

Australia: Child among 10 killed after severe storms hit country’s east

A Queensland house damaged during a severe storm
Image caption,Roofs were torn off homes and electricity poles ripped from the ground in Queensland

At least 10 people, including a nine-year-old girl, have died in eastern Australia during severe thunderstorms on Christmas and Boxing Day.

Most of the deaths were in the state of Queensland, where tens of thousands of people are still without power.

Victoria and New South Wales were also hit by widespread flooding and destructive winds.

Further thunderstorms have been forecast but conditions are expected to improve over the next day.

The winds were so strong in places, they tore roofs off buildings, felled trees and ripped concrete-based electricity poles from the ground.

“It’s the first time we’ve ever had a concrete power pole destroyed by a storm, that’s pretty significant. That’s unprecedented,” said Queensland Premier Steven Miles.

Residents in parts of New South Wales and South Australia were shocked to find hailstones the size of golf balls blanketing their lawns in summer.

“I haven’t seen anything like this in probably the 20 years I’ve lived in the town,” a resident of Melrose in South Australia told the Australian Broadcasting Corporation (ABC).

The latest storms come more than a week after major floods inundated parts of Queensland during Cyclone Jasper – with some areas experiencing more than a year’s worth of rain in just a few days.

Mr Miles said the cost of damage from both storms could run into the billions.

They follow a series of heatwaves that have seen states including New South Wales battling bushfires recently.

The country is currently enduring an El Nino weather event, which is typically associated with extreme events such as wildfires and cyclones.

“When you start to piece together the experiences of this summer so far it is clear that we are living through an era of escalating climate consequences,” Simon Bradshaw, research director at the Climate Council – an independent communications organisation – told the Reuters news agency.

Australia has been plagued by a series of disasters in recent years – severe drought and bushfires, successive years of record floods, and six mass bleaching events on the Great Barrier Reef.

A future of worsening disasters is likely unless urgent action is taken to halt climate change, the latest UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report warns.

Among the 10 people killed in the extreme weather over Christmas and Boxing Day was a girl, named in local media as nine-year-old Mia Holland-McCormack, whose body was found in a flooded storm drain after she went missing.

“Mia loved adventures and getting up to mischief,” reads a statement from a relative on a GoFundMe fundraising page set up to help Mia’s family following her death.

Three men drowned after a yacht capsized near Moreton Bay, off the coast of the city of Brisbane. A further eight people had to be rescued from the water.

A man whose body was found in Victoria’s Gippsland region is thought to have been camping with a woman who was also killed.

Two women were found dead north of Brisbane after being swept away by floodwaters into a storm drain, while a further two people were killed after being hit by falling trees. https://kasikan12.com/

Map of Australia showing Queensland and New South Wales

Peter Roebuck inquest: Cricketer took his own life amid sexual assault probe

Peter Roebuck
Image caption,Peter Roebuck played for Somerset from 1974 to 1991, and also captained the county side

A former cricketer arrested on suspicion of sexual assault was “in despair” before being found dead in South Africa, an inquest has heard.

Cricket journalist and ex-Somerset captain Peter Roebuck, 55, died in November 2011 in Cape Town, while working as a commentator.

Mr Roebuck had allegedly assaulted a 26-year-old man in his hotel room, Cheshire Coroner’s Court heard.

The inquest concluded Mr Roebuck had taken his own life 13 years ago.

The batsman, from Wirral, played for Somerset from 1974 to 1991 and captained the county side, was a former summariser with BBC Radio’s Test Match Special.

The Sydney Morning Herald columnist was staying at the Southern Sun hotel to commentate on a match between Australia and South Africa.

The inquest, held on Friday, heard Mr Roebuck had allegedly sexually assaulted a 26-year-old man in his room on 7 November, when they arranged to meet to discuss whether he could financially support the student through university.

A complaint was made to the police on 12 November, and officers went to Mr Roebuck’s hotel to arrest him that evening.

In a statement, commentator Jim Maxwell, a friend of Mr Roebuck’s who worked for the Australian Broadcasting Corporation, said he received a call late that evening asking him to go to his room.

Mr Maxwell, who was staying on the same floor of the hotel, said he went into the room after being greeted by a police officer and saw his friend sitting on the bed.

“He was totally in despair,” he said.

He said Mr Roebuck asked him to contact people at his home and told him he needed a lawyer, before police then asked him to leave.

‘In control of himself’

In a statement, arresting officer Det Aubrey McDonald said: “Peter Roebuck mentioned he was well known in the cricket fraternity and that his arrest will be front-page news worldwide.”

Mr McDonald said he stepped outside the hotel room to make a phone call and heard his colleague Lt Cecil Jacobs shouting at Mr Roebuck.

An incident then took place which resulted in Mr Roebuck’s death, the inquest heard.

Mr McDonald said: “At the time of the incident the deceased appeared very calm and in control of himself.”

The court heard post-mortem examinations carried out in South Africa and the UK both found the cause of Mr Roebuck’s death was multiple injuries.

The same cause of death was recorded at an inquest held in South Africa, which was not attended by family members.

Dr Matthew Lyall, the forensic pathologist who carried out the post-mortem examination in the UK, said in his report: “There were no findings to specifically suggest that a third party was directly involved in any of the injuries, but the involvement of a third party cannot be ruled out solely on the basis of the pathological findings.”

Concluding the inquest, senior coroner for Cheshire, Jacqueline Devonish, thanked family members who had attended court.

She said: “I’m sorry the case has taken such a long time for us to progress, but it was in part waiting to find out about a renewed hearing in South Africa which hasn’t come to pass.” https://kasikan12.com/

The Body Shop to shut up to half of its UK stores

Share

Woman walks pasts The Body Shop

The Body Shop is set to shut up to half of its 198 stores in the UK and cut the size of its head office, leading to hundreds of job losses.

Closures will begin immediately on Tuesday, the firm that is overseeing the restructuring of the beauty retailer said.

The Body Shop employs around 2,200 people in the UK, including 750 staff at its head office.

The cuts would “help re-energise” the brand, the administrators said.

The stores immediately affected include four in London, where rents and other overheads are highest. The chain’s remaining shops and the website will trade as normal as the restructuring proceeds.

“It is expected that at the conclusion of the restructuring, more than half of The Body Shop’s 198 UK stores will remain open,” said the administrator, FRP Advisory.

It is understood that The Body Shop’s global franchises in the Middle East, Asia, Africa and the rest of Europe are not affected by closures.

The Body Shop stores closing on Tuesday are:

  • Ashford Town Centre, Kent
  • Bristol Queens Road, Bristol
  • Canary Wharf, London
  • Cheapside, London
  • Nuneaton, Warwickshire
  • Oxford Street-Bond Street, London
  • Surrey Quays, London

The UK arm of The Body Shop was put into administration last week, a couple of months after it was bought up by Aurelius, a German private equity firm.

Consumer expert Kate Hardcastle, who spent time with The Body Shop founder Dame Anita Roddick, said the closures were a stark reminder of the current “volatile” retail landscape.

“However, relevance is equally crucial. A brand must evolve with its audience. The challenge lies not just in upholding these values but in communicating them effectively to a generation that demands authenticity and action,” she said.

FRP said: “A reduced store footprint, will coincide with a renewed focus on the brand’s products, online sales channels and wholesale strategies.”

A closure notice in The Body Shop, Nuneaton
Image caption,A closure notice was put up in The Body Shop, Nuneaton

Staff headcount at the head office in London will be reduced by approximately 40%, as part of a “more nimble, financially viable model” following the earlier sale of loss-making businesses in mainland Europe and parts of Asia.

The Body Shop’s Ambassador Programme, which allows representatives to sell the firm’s products directly to customers, will also close, FRP said.

The retailer has already announced that its original direct selling network, The Body Shop at Home, which operated for 30 years, will close this month.

Aurelius bought The Body Shop for £207m at the end of last year from Brazilian beauty giant Natura.

But the private equity firm said the chain’s performance over the festive period was “worse than [their] worst-case assumptions”, prompting the move to call in administrators.

It is the first major retail failure in the UK this year.

Aurelius is The Body Shop’s main secured creditor – meaning it is first in line to receive payments from the company as it is restructured. As a result, it is also considered to be in pole position to take back control of the retailer.

Retail analyst Natalie Berg said the closure was a “reminder of the dangers of complacency”.

“The Body Shop was once a trailblazer, but they’ve settled into the status quo. Standing still is the most dangerous thing you can do in retail. You have to continuously evolve in order to stay relevant to customers. If you don’t, someone else certainly will,” she said.

The Body Shop was founded by the pioneering British businesswoman and activist Dame Anita Roddick and her husband in 1976, and quickly established itself as a ground breaking ethical, sustainable brand – rejecting animal testing on cosmetics, and promoting environmentally-friendly products and ethical sourcing practices.

However, since then it has faced increasing competition, in particular from High Street rival Lush which was co-founded by Mark Constantine who used to be a supplier to The Body Shop.

In 2006, Dame Anita and her husband sold The Body Shop to French beauty giant L’Oreal, which some of its original customer base viewed as a sell-out.

Later its adoption of aggressive sales tactics, including ferocious discounting, put people off paying full prices for its products. https://kasikan12.com/